V KOTO, RADARMUKOMUKO.com – Sekarang banyak kades baru terpilih. Sedang perangkat masih yang lama. Diduga tidak satu visi atau satu tim pemenangan. Tak heran Kepala Desa (Kades) sering berselisih paham dengan perangkatnya.
Hal semacam ini mayoritas dijabat oleh kades baru. Diduga kini terjadi di Pemerintahan Desa (Pemdes) Talang Sepakat, Kecamatan V Koto.
Dampaknya, isunya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pun terdengar nyaring. Akibatnya pelayanan pemerintah desa menjadi tidak maksimal.
Tak ingin hal itu terjadi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Talang Sepakat, By Klas meminta perseteruan Kades dan perangkat untuk segera diselesaikan.
''Saya harap yang menjadi permasalahan di desa segera diselesaikan, agar terciptanya kondusifitas di pemerintahan desa. Sehingga kades dan perangkat desa dapat berkonsentrasi terhadap tugasnya,'' ujar Klas.
Selain itu, dirinya meminta agar pemerintah desa, khususnya Kades lebih fokus terhadap kinerjanya sebagai pemimpin.
Terlebih lagi, saat ini kades baru dituntut untuk segera melakukan penyusunan RPJMDes. Tentunya butuh konsentrasi dan kondusifitas untuk menyelesaikan RPJMDes.
Sehingga terwujudnya pemerintah Desa yang diharapkan masyarakat. Karena dalam penyusunan RPJMDes kades harus melibatkan perangkatnya, agar tertuangnya visi dan misi kades dalam RPJMDes.
''Hemat saya, lebih baik kades fokus kerja dulu. Jangan terlalu ambisi untuk memberhentikan perangkat yang lama. Jika memang kinerja perangkat yang lama dinilai tidak maksimal, setidaknya dilakukan pembinaan dulu.
Jika tidak menunjukkan hasil kerja yang baik, silahkan diberhentikan selagi sesuai aturan,'' tegas Klas.
Sementara itu, Camat V Koto, Sapuan, SH juga mengakui terkait isu berseterunya Kades Talang Sepakat dengan perangkatnya.
Hanya saja tidak diketahui secara pasti sebab permasalahannya. Sesuai informasi yang beredar di desa, permasalahan ini dikaitkan dengan permasalahan Pilkades waktu lalu.
Jika memang karena permasalahan Pilkades, ia sangat menyanyangkan hal tersebut. Karena Pilkades telah selesai dilaksanakan dan telah dilantik kades terpilih, jadi tidak ada permasalahan lagi.
Terkait beda pilihan itu hal biasa dalam politik atau Pilkades. Dengan ini ia mengharapkan Kades beserta perangkat maupun BPD agar bisa bersinergi dalam membangun desa.
''Jika memang karena Pilkades, bearti ada indikasi dendam. Ini tentunya bisa menjadi polemik dalam pemerintah desa kedepannya, sehingga bisa menghambat roda pemerintahan di desa ini sendiri. Sehingga masyarakat desa yang jadi korbannya, baik itu pelayanan tidak maksimal maupun pembangunan desa,'' jelas Sapuan. (api)