Kontrak Cangkang Oknum Karyawan KSM Diprotes

Tauzi: Jika Tak Dihapus, Potensi Konflik LUBUK PINANG – Buntut pengakuan kontrak baru cangkang oleh oknum karyawan PT. Karya Sawitindo Mas (KSM), yang terletak di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Lubuk Pinang, sebesar 100 ton menuai protes. Bahkan kabar terbaru, jika kontrak tersebut tidak dihapus atau ditiadakan, akan ada aksi.

Wakil ketua BPD Desa Tanjung Alai, Tauzi, menyampaikan selain kontrak baru yang 1000 ton itu, kembali beredar informasi bahwa ada juga kontrak sebesar 1500 ton yang dibalut untuk anak yatim, yang diduga dipribadikan. Namun sejauh ini, belum jelas kebenarannya, masih dilakukan investigasi oleh mereka.

‘’Mengingat masih banyak desa penyangga belum mendapatkan CSR cangkang itu, maka besar harapan saya kontrak baru yang muncul itu, oleh managemen pabrik dihapus atau ditiadakan. Jika tidak, maka persoalan ini berpotensi konflik,’’tegas Tauzi.

Wakil ketua BPD Desa Pauh Terenja, Lirit, terkait hal ini rencananya dalam waktu dekat, mereka akan kembali bertemu dengan pihak managemen. Tujuannya, meminta kejelasan secara detail dana CSR cangkang itu dikemanakan. Sebab, jika CSR itu memang tidak ada, tidak mungkin beberapa deas saja yang mendapatkannya.

‘’Seperti desa kami setahu saya itu mendapatkan CSR itu, namun tidak jelas penyalurannya. Nah terkait persoalan ini, kami akan kembali menjumpai pihak managemen KSM, tujuannya meminta kejelasan dana bantuan CSR dikemanakan,’’kata Lirit.

Kades Pauh Terenja, Pantoni, membenarkan bahwa desanya mendapatkan bantuan CSR dai KSM, dimulai dari 2019 hingga 2020, baru dua kali desa menerima bantuan tersebut.

‘’Untuk desa saya baru dua kali menerima bantuan itu, itupun pada tahun 2019 hingga 2020 lalu,’’tambah Pantoni.

Terpisah Kades Lubuk Sanai III, Kurniadi, mengaku sejak ia dilantik pada 2016 lalu, bantuan CSR dari kontrak cangkang dari PT. KSM untuk desanya tidak ada sama sekali. Tetapi untuk insentif Kades, ia mengaku ada.

‘’Untuk desa saya bantuan CSR tidak pernah ada, mulai saya dilantik sampai saat ini. Tetapi untuk insentif Kades itu ada,’’singkat Kurniadi. (rag)