Sapuan - Wasri, Akan Menang Terhormat Tanpa Kampanye dan Debat

KORAN DIGITAL RM - Tidak diizinkan kampanye dan tidak diikutkan dalam debat kandidat, sama sekali tidak membuat Sapuan - Wasri mundur dari perjuangannya untuk menuntaskan dan melanjutkan pembangunan i Kabupaten Mukomuko.

Pasangan ini yakin dan optimis akan menang dengan cara terhormat tanpa harus kampanye jor-joran dan diikutkan dalam debat kandidat.

Karena masyarakat memahami, tujuan mereka maju Kembali adalah untuk membangun Kabupaten Mukomuko yang sudah dibuktikan dengan gemilang walau masa jabatannya hanya 3,5 tahun.

Dikatakan Wasri, mereka menerima keputusan dari Bawaslu untuk tidak berkampanye, sekarang kegiatannya hanya melakukan silaturahmi tidak berkampanye.

BACA JUGA:Mendekati Masa Tenang dan Pemilihan, Kampanye Paslon Bupati Lebih Senyap

BACA JUGA:Hampir Dipastikan, Pemilihan Bupati Mukomuko Berlanjut di MK

Walau demikian, mereka yakin dukungan masyarakat terhadap Sapuan - Wasri tidak akan tergoyahkan, sehingga mereka akan memenangi Pilkada ini dengan cara terhormat.

"Walau tidak kampanye dan ikut debat, insyaallah kita akan menang dengan terhormat, karena masyarakat ingin kami menuntaskan dan melanjutkan pembangunan," kata Wasri.

Lanjutnya, sekarang mereka dizolimi dengan larangan kampanye dan di lapangan diserang lawan dengan mengisukan Sapuan - Wasri sudah digugurkan.

Namun semua itu tidak akan berhasil menggoyahkan semangat para pendukung Sapuan - Wasri di lapangan, karena semua sudah memahami izin kampanye bukan syarat calon.

BACA JUGA:Optimis Menang, Baraya Sunda Nyatakan Sikap Dukung Sapuan – Wasri di Pilkada Mukomuko

BACA JUGA:Mukomuko Tampil Terbaik di Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Provinsi Bengkulu 2024

"Masyarakat menyampaikan dengan kami, ada dari pihak lain mengatakan percuma memilih nomor 3, tidak akan dilantik. Itu semua Tindakan zalim pada kami, tidak masalah masyarakat udah cerdas, tidak mau dibodohi dengan isu seperti itu," tegasnya.

Ditegaskan Wasri, mereka tetap sebagai calon yang sah, soal izin yang dipermasalahkan bukan syarat calon, tapi hanya izin kampanye yang diberlakukan pada pasangan incumbent, bukan pada semua calon.

Sumber: