Absensi Kehadiran Pegawai Pemkab Mukomuko Dipantau, Pengaruhi Pembayaran TPP

MUKOMUKO, RMONLINE.ID – Absensi kehadiran pegawai di lingkungan Pemkab Mukomuko dipantau. Pemkab bakal memberlakukan sanksi penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan pegawai (TPP) bagi PNS yang malas masuk kantor.

Ini perlu diperhatikan bagi pegawai dari masing-masing OPD. Pemkab Mukomuko memberlakukan ini dengan tujuan untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai. 

Perihal ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu mengingatkan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD). Pemantauan kehadiran pegawai diberlakukan melalui pemantauan absensi finger print atau absensi sidik jari yang telah tersedia.

BACA JUGA:Dua PNS Pemda Mukomuko Terancam Dipecat Lebih Setahun Meninggalkan Tugas

BACA JUGA:Pembangunan di Mukomuko Berkembang Pesat, Tapi PBB-P2 Masih Stagnan

‘’Pemantauan kehadiran untuk pembayaran TPP ini melalui absensi sidik jari dari masing-masing OPD. Bagi OPD yang absen sidik jarinya rusak, segera untuk dilakukan perbaikan atau diganti,’’ kata Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan SDM dan Pembinaan ASN BKPSDM Mukomuko, Niko Hafri, SH., MH di Mukomuko, 20 Juni 2024. 

Proses pembayaran TPP bagi ASN di Pemkab Mukomuko pada tahun 2024 ini, juga memantau absensi sidik jari. Jangan salah ketika terjadi penundaan pembayaran TPP ketika pegawainya tidak memberlakukan absen kehadiran dari absen sidik jari yang tersedia. 

‘’Pembayaran TPP 2024, kehadiran pegawai juga dipantau,’’ kata Niko Hafri. 

Berdasarkan data terhimpun, kata Niko, saat ini terdapat 10 OPD di lingkungan Pemkab Mukomuko, dimana absen sidik jarinya diketahui mengalami kerusakan. Terhadap OPD yang bersangkutan, diharapkan segera melakukan perbaikan atau pengadaan baru absen sidik jari tersebut. 

“Masih ada OPD yang belum menggunakan finger print untuk absesnsinya. Ini karena absensinya rusak, ini kita sarankan untuk segera dilakukan pergantian,” pinta Niko.

BACA JUGA:Belanja Pegawai Sedot Anggaran Daerah Hingga 38 Persen, Harusnya Hanya 30 Persen

BACA JUGA:Besok, Kapolres Mukomuko Giat Penghijauan dan Bakti Sosial Hari Bhayangkara ke 78 di Pasar Ipuh

Ditegaskannya, kepada 10 OPD yang finger printnya rusak, sudah diberi tahu untuk segera dilakukan pergantian paling lambat di pertengahan tahun ini. 

“Kita juga sudah meminta untuk OPD yang belum mengganti finger printnya untuk segera diganti paling lambat pertengahan tahun 2024 ini,” jelas Niko.

Sumber: