Keluar dari Zona Kuning, Dinas Sosial Mukomuko Perlu Penguatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Misalnya, kondisi lantai bangunan tepat pada area layanan. Diakui sudah mengalami kerusakan. 

Struktur bangunan kantor Dinas Sosial dalam kondisi miring, cukup mengkhawatirkan. Seketika bisa membahayakan. 

‘’Tanah bangunan turun, hingga mengakibat kerusakan pada bagian lantai, dinding dan lainnya. Faktanya demikian,’’ terang Lailatul Hidayat. 

Wujudkan kenyamanan dan keamanan dari dampak kerusakan bangunan itu, seyogianya dilakukan perbaikan. 

‘’Kerusakan bangunan diperkirakan segera dilakukan perbaikan sekitar 40 persen,’’ ulasnya.  

BACA JUGA:Ini Dia 5 Ciri-ciri Kulit Berminyak dan Cara Mengatasinya dengan Tepat

Di samping itu, Dinas Sosial merupakan layanan publik yang bersentuhan langsung dengan beragam urusan dan kepentingan. Termasuk masyarakat penyandang disabilitas dan lainnya. 

Memaksimalkan layanan, juga dipandang perlu dilengkapi dengan komponen peralatan keamanan untuk memantau pengunjung yang datang bertamu. 

‘’Di samping kenyamanan, keamanan juga perlu diperhitungkan. Setidaknya, Dinas Sosial juga perlu dilengkapi komponen CCTV,’’ demikian Lailatul Hidayat. 

Selain itu, penilaian tingkat kepatuhan standar layanan publik pada periode ini juga menyentuh peningkatan nilai pada perangkat daerah pemangku layanan publik lainnya. 

 Masing-masingnya, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). 

Kemudian, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). 

Dari catatan penilaian Ombudsman RI perwakilan Provinsi Bengkulu, di tahun 2023 semua PD pemangku layanan publik tersebut berhasil meraih zona hijau. Secara total, hasil penilaian diangka 90.02 poin, dengan kredit nilai3 A, kategori terbaik. *

Sumber: