MenPAN-RB: KASN Harus Lentur Tapi Tegas Hadapi Tantangan Birokrasi

JAKARTA, RADARMUKOMUKO.COM – Menteri Anas menyoroti proses membangun meritokrasi dan birokrasi pemerintahan penuh tantangan dan perlu diselesaikan bersama-sama. “Ternyata mewujudkan birokrasi berkelas dunia ini tidak mudah. Maka harapan kami KASN juga lentur tapi tegas untuk menyelesaikan berbagai hal yang ada di daerah,” ujarnya seperti dikutip dilaman menpan.go.id.

 

Meritokrasi merupakan kunci bagi upaya untuk membangun birokrasi berkelas dunia. “Kita harus menyingkirkan budaya nepotisme dan budaya kolusi dalam sistem manajemen SDM pemerintahan,” tuturnya.

 

Sesuai UU No. 5/2014 tentang ASN, KASN memperoleh mandat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN.

 

Menteri Anas menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo bahwa birokrasi harus berdampak. Untuk itu, implementasi sistem merit juga harus memiliki dampak untuk masyarakat luas.

 

“Dalam kurun waktu sembilan tahun, KASN menunjukkan kinerja yang baik dengan melakukan penilaian terhadap penerapan sistem merit pada instansi pemerintah dan memastikan bahwa kualitas penerapan sistem merit telah memenuhi kategori “baik” ke atas,” jelas mantan Kepala LKPP ini.

 

Sebagai upaya optimalisasi penerapan sistem merit, Menteri Anas menegaskan perlu adanya kolaborasi antara Kementerian PANRB, LAN, BKN, dan KASN yang semakin diperkuat dengan adanya database terkait manajemen ASN dan integrasi pelaksanaan sistem manajemen ASN.

“KASN harus terus melakukan perubahan-perubahan serta aktif memberikan masukan-masukan terkait pelaksanaan sistem merit kepada Kementerian PANRB sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan strategis,” imbuhnya.

 

Sementara itu, Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan terdapat tiga faktor yang masih menjadi tantangan dalam kerangka penerapan sistem merit yang menjadi tugas KASN yakni intervensi politik yang kuat terhadap birokrasi dan ASN, praktik korupsi dalam berbagai bentuk, dan kesenjangan kompetensi antara kebutuhan dan ketersediaan ASN yang unggul dalam menduduki posisi strategis dalam birokrasi.

Sumber: https://menpan.go.id/