Menampung Kapasitas Air, PDAM Mukomuko Butuh Perluasan Jaringan

BACA JUGA:Bakal Dibuka Jalan Baru?

Diakui Bupati, dengan jaringan pipa yang ada saat ini, sesungguhnya belum mampu menampung penyaluran debet air bersih hasil produksi PDAM.  

‘’Memang harus ada jaringan tambahan. Sementara hari ini, dilihat dari kecepatan air ini, kita baru dipakai 10 hingga 15 persen,’’ ujarnya.  

‘’Sebenarnya masih bisa dimaksimalkan kecepatannya untuk mengaliri air ke masyarakat, tapi saluran yang kita miliki belum memadai untuk itu,’’ paparnya. 

Solusi untuk memperluas jangkauan air bersih, tiada lain dengan melaksanakan pembangunan jaringan baru. Untuk itu, ia berharap pihak manajemen PDAM membangun komunikasi dengan BWS agar Kabupaten Mukomuko juga mendapat sentuhan program pemasangan jaringan baru dari instansi tersebut. 

BACA JUGA:Warga Mukomuko Digempur Masalah

‘’ Setelah jalur tersebut ada, tentu kami pemerintah daerah akan menganggarkan untuk pembangunan saluran ke rumah warga, sehingga kedepan pelayanan PDAM betul-betul lebih maksimal kengah masyarakat,’’ pungkasnya. 

Direktur PDAM Tirta Selagan Mukomuko, Sondri Kasnaldi, SS turut menyampaikan, bahwa air bersih hasil produksi PDAM sudah menjangkau beberapa wilayah. Namun demikian, ia mengakui masih menemukan beberapa kendala kerusakan dan kebocoran jaringan. 

‘’Secara bertahap, kerusakan jaringan PDAM terus dilakukan perbaikan. Alhamdulillah, beberapa kawasan yang sudah ada jaringannya, pelanggan sudah dapat menikmati air bersih, meskipun belum maksimal,’’ ujarnya. 

Soal teknis, penyaluran air bersih dari sumber reservoar pengolahan juga perlu dikontrol. Karena persediaan jaringan untuk penyaluran air belum memadai. 

‘’Pernah kita coba buka enam putaran, tapi malah pipa yang ada tidak mampu menampung. Hingga mengakibatkan banyak yang jebol. Sekarang kita coba buka tiga, memang air yang mengalir ke rumah-rumah belum begitu optimal,’’ demikian Sondri. 

Adapun peresmian kantor baru PDAM turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekda Mukomuko, sejumlah pejabat eselon II dan petinggi perusahaan BUMD, serta pemerintah desa dari beberapa kecamatan. (nek)

Sumber: