Banggar Minta TAPD Serius Susun Anggaran

MUKOMUKO, RADARMUKOMUKO.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mukomuko meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang bertanggungjawab dalam penyusunan rancangan anggaran daerah. Upayakan pembahasan lebih serius. Karena anggaran merupakan inti dari kelangsungan program daerah. 

Selama ini terkesan tim anggaran daerah kurang semangat dalam pembahasan.  Bukti waktu pembahasan yang hadir sedikit dan terlambat dari kehadiran Sehingga mengakibat pembahasan jadi molor. Kesanya dalam menyusun anggaran  hanya dibuat-buat, tanpa dirumuskan dengan hitungan pasti.

Disampaikan Ketua DPRD Mukomuko Ali Saftaini, SE target pendapatan asli daerah yang diajukan oleh TAPD, diduga dibuat tanpa dilakukan koordinasi dan pembahasan dengan dinas teknis.

Maka yang terjadi, banyak target yang muncul tidak sesuai dan terlalu rendah dari potensi dan kemampuan daerah sebenarnya. 

‘’Kami sudah panggil beberapa dinas mempertanyakan rendahnya target PAD-nya, ternyata mereka sendiri tidak tahu, TAPD tidak pernah memanggil dinas terkait untuk membahas target yang akan dibuat, data yang diberikan diindikasikan karangan bebas saja.

Tuntut naik pendapatan itu wajar, tapi harus masuk akal,’’ kata Ali diamini Waka I Nursalim. Lanjutnya, dari pembahasan yang sudah dilakukan banyak dilakukan perubahan target PAD untuk 2023.

Seperti untuk pajak hotel dari yang disampaikan awalnya Rp 50 juta naik menjadi Rp 100 juta, pajak restoran dari Rp 49 juta yang diajukan naik menjadi Rp 200 juta, pajak mineral bukan logam dan batuan dari Rp 850 juta menjadi Rp 1,7 miliar. Kemudian retribusi pasar dari Rp 190 juta menjadi Rp 300 juta, retribusi persampahan dari Rp 5 juta menjadi Rp 15 juta dan lainnya. Perubahan ini sudah dikoordinasikan dengan dinas terkait.

‘’Setelah ditanya langsung dengan dinas terkait, kemampuan target daerah bisa lebih tinggi, maka dari yang diajukan awal banyak berubah. Maka kami katakan jangan asal karang anggaran, ini perlu pasti-pasti,’’ tuturnya diamini Antonius Dalle.

Masih dikatakannya, dalam pembahasan juga TAPD dan pejabat terkait harus pro aktif. Selama ini kehadiran dari TAPD minim dan kerap terlambat, sehingga dewan harus menunggu, ujung-ujungnya pembahasan menjadi molor. Padahal dalam membahas anggaran harus serius dan teliti, karena menyangkut dengan kelangsungan program pemerintah itu sendiri.

‘’Jangan dianggap enteng dan main-main, apalagi sekarang kita ditunggu pembahasan APBD perubahan dan APBD murni 2023,’’ tutupnya.(jar)

 

Sumber: