Kebijakan Bupati Tunda Tes CPNSD, Dapat Dukungan

Disarankan Evaluasi ASN dan Berdaya Honorer

MUKOMUKO – Kebijakan daerah yang menunda penerimaan ASN 2021, yaitu tes CPNS dan PPPK dinilai tepat. Hal ini disampaikan oleh salah seorang tokoh muda Mukomuko Raswanto. Menurutnya, Mukomuko saat ini tidak kekurangan pegawai. Hanya penataan dan pendisiplinan ASN yang sudah ada belum maksimal. Disarankannya ketimbang melaksanakan tes calon ASN yang berdampak pada makin beratnya beban APBD, lebih baik bupati melakukan evaluasi kinerja dan penempatan pegawai disemua instansi. Sebab menurut penilaiannya, masih banyak ASN yang datang ke kantor sebatas memenuhi kewajiban untuk hadir saja. Sedangkan apa yang dikerjakan tidak tahu. Sehingga banyak yang hanya duduk-duduk ngerumpi.

Raswanto yang juga Ketua DPC Pemuda Pancasila ini memastikan tidak ada lagi instansi yang kekurangan tenaga pegawai saat ini. Bahkan menurutnya jumlah pegawai, baik tenaga kesehatan, guru dan teknis di sebagian besar instansi overload. Sebagai contoh, banyak guru sertivikasi harus susah payah mencari sekolah untuk mencukupi jam mengajarnya. Faktanya juga banyak pegawai di instansi lain, tidak punya tugas khusus. Sehingga mereka kebanyakan sekedar datang absen dan duduk ngerumpi, bahkan langsung pulang.

‘’Semua orang tahu, banyak pegawai tidak maksimal dalam menjalankan fungsinya. Mungkin sebagian karena faktor sifat malas, tapi sebagian besar memang karena tidak tahu apa yang harus dikerjakan, karena jumlahnya kebanyakan, melebihi kebutuhan kerja di kantor,’’ kata Raswanto.

Terkait kemungkinan ada sekolah atau tempat lain kekurangan pegawai, itu karena pembagian atau penempatan tenaga pegawai yang tidak teratur, sehingga terjadi penumpukan di beberapa sekolah, puskesmas dan kantor. Indikasinya banyak pegawai titipan orang hebat yang dipaksakan numpuk, yang penting dekat dari rumahnya atau keramaian. Harusnya ASN bersedia ditempat dimana saja, bukan memilih tempat yang dekat atau nyaman bagi dirinya.

‘’Cerita seperti ini bukan rahasia lagi, pegawai numpuk karena ingin enaknya saja, dekat dari rumah dan tempatnya bagus. Banyak yang menggunakan pengaruh orang hebat untuk memilih tempat yang diinginkan, akhirnya di sekolah atau puskesmas yang jauh,kekurangan tenaga pegawai,’’ tegasnya.

Masih dikatakan Raswanto, maka dengan kondisi ini jauh lebih baik bupati menata dan mengevaluasi pegawai yang ada saat ini lebih dulu, ketimbang merekrut CPNS. Selain memberatkan APBD, belum tentu yang akan lulus tes orang asli Mukomuko, bisa peserta dari luar, seperti sebelumnya. Lebih bagus mempekerjakan honorer, mereka semua warga Mukomuko. Setelah ditata degan baik, baru mana yang kurang diajukan CPNS.

‘’Tatalah lebih dulu PNS yang ada sekarang, jangan lagi numpuk dan kebanyakan tidak produktif. Kalau tes CPNS belum tentu warga kita yang lulus, lebih baik tenaga honor, semuanya memang warga Kabupaten Mukomuko,’’ pungkasnya.(jar)

Sumber: