Anggota Plasma Diduga Bukan Warga Desa Penyangga

Perusahaan Berpedoman Pada Proposal
MUKOMUKO – Pihak desa laporkan keanggotaan Plasma yang dikelola PT. Agromuko di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman ke bupati. Dimana diduga sebagian anggota plasma bukan dari masyarakat desa penyangga. Termasuk plasma di Desa Sungai Kiang wilayah Kecamatan V Koto juga sudah disampaikan ke bupati. Karena anggotanya sebagian dari luar bahkan terdapat nama mirip pejabat dan anggota dewan. Kades Lubuk Talang Siswanto mengatakan secara pasti ia belum mengetahui siapa saja anggotanya, karena data lengkap pemilik plasma belum disampaikan ketua kelompok. Plasma ini dibuat bukan pada masa pemerintahannya, tapi jauh sebelum ia dilantik. Namun ia mengakui ada indikasi keanggotaan plasma ini dari luar kecamatan.
‘’Kami sudah minta data lengkap keanggota plasma ini pada ketua kelompok guna memastikan kebenaran, ada orang dari luar kecamatan sebagai pengurus dan anggota plasma. Plasma ini dibuat sebelum saya menjabat, maka saya minta data para penerima, informasinya juga ada dari Air Manjuto,’’ kata Kades.
Plasma yang sudah dibuka kata kades lebih dari 100 hektare lebih. Apakah ini sudah selesai sebatas itu dan berapa luas sebenarnya, ia kurang mengetahui. Plasma ini mulai dibangun sekitar akhir 2018 atau awal 2019, saat ini sawit masih berbuah pasir.
‘’Berapa luas sebenarnya dan titik plasma saya kurang jelas, kami hanya perlu kepastian anggotanya. Harapan kami plasma ini untuk membantu masyarakat penyangganya,’’ tutur kades.
Bupati Mukomuko, H.Sapuan,SE,MM,AK,CA,CPA saat diminta keterangannya, mengakui ada keluhan dan laporan dari warga soal plasma di wilayah Malin Deman dan Sungai Kiyang di Lubuk Pinang atau V Koto. Ia sudah minta pihak desa mengirim data lengkap anggotanya dan data data plasma ini. Kalau memang ada persoalan tentu harus diclearkan. Terus menyangkut tujuan plasma sendiir, bupati mengatakan, ini adalah salah satu kewajiban perusahaan untuk keperluan ekonomi masyarakat sekitar dan sekaligus membentengi kepentingan perusahaan. Maka kalau anggotanya bukan warga setempat, sangat disayang. Ia juga akan meminta keterangan perusahaan andai nanti memang ada kejanggalan.
‘’Karena ada laporan dari masyarakat, maka perlu kita selidiki lebih dulu. Jika terdapat persoalan maka harus diluruskan, jika ada perkara hukum, ada APH yang akan menanganinya. Isu dari warga ada mantan pejabat dan anggota dewan, nanti kita pastikan,’’ tegasnya.
Dikonfirmasi, Kepala TU Agromuko, Wiwin Kurniawan mengakui adanya plasma ini. Mengenai adanya protes soal anggota dan sebagainya, Win menegaskan pembangunan plasma atas permintaan dari masyarakat melalui proposal. Perusahaan mempelajari, jika dianggap memenuhi syarat maka disetujui, termasik untuk keanggotaan pihak desa yang mengajukan.
‘’Yang mengajukan dari pihak desa itu sendiri, termasuk siapa saja anggotanya. Perusahaan mempelajari pengajuan untuk plasma, jika memenuhi syarat, maka disetujui pembangunannya,’’ tutup Win. (jar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: