Rumah Peduli Mukomuko: Mari Berpikir Jernih Menanggapi Isu

MUKOMUKO - Forum Rumah Peduli (FRP) Mukomuko ajak para pemangku kepentingan, elit politik dan masyarakat berfikir jernih dan objektif dalam menanggapi isu berkaitan dengan sistem pemerintahan di Kabupaten Mukomuko.

Hal ini disampaikan Koordinator FRP Mukomuko, Musfar Rusli ketika ditemui di kediamannya di Kelurahan Pasar Mukomuko, Kecamatan Kota Mukomuko, Minggu (25/4).

''Ajakan ini sehubungan dengan berbagai isu yang sengaja dibesar-besar oleh para pihak tertentu pasca Pilkada Mukomuko bergulir. Untuk menghindari munculnya sentimental yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Artinya, perlu berfikir jernih dan cerdas dalam menyikapi isu,''  ungkap Musfar.

Kurun tiga bulan terakhir, kata Musfar.  Berbagai isu mengapung ke ranah publik yang dinilai dapat mengganggu konsentrasi kerja para Aparatur Sipil Negara (ASN)  di lingkungan Pemkab Mukomuko.

Bulan pertama masa pengabdian Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko terpilih, berkisar Maret lalu, kata Musfar. Pemkab Mukomuko diterpa isu bakal membuka pintu bagi pelaku usaha retail modern. Bahkan isu ini terkesan sengaja dibesar-besarkan, terutama oleh kalangan elit politik di daerah ini. Hal menarik, isu ini tanpa disertai bukti petunjuk apalagi bukti otentik sebagai penguat.

"Entah berawal dari mana, kok bisa isu retail modern ini mencuat dan dibesar-besarkan. Herannya kita, unsur pimpinan DPRD turut lempar opini,'' ujar Musfar.

''Kita tak menepis, persoalan retail modern ini pernah disorot diera kepemimpinan Huda - Haidir. Sepengetahuan kita, ketika itu pihak pengusaha retail modern pernah mengajukan permohonan izin berusaha ke Pemkab Mukomuko. Tapi tidak diera Sapuan - Wasri," ulasnya.

Masih di bulan Maret, masa dua bulan berjalan pemerintahan Sapuan-Wasri. Kembali diterpa isu TPP dan gaji Honorer Daerah (Honda) yang belum terbayar. Sepengetahuan Musfar, dua persoalan yang menyangkut dengan kesejahteraan pegawai ini merupakan sisa masalah yang ditinggalkan kepala daerah periode sebelumnya.

''Pada posisi ini, mestinya kita bersyukur dan berterimakasih kepada Sapuan-Wasri yang tidak tinggal diam memikul beban masalah tersebut. Bahlan getol mencari solusi agar hak para ASN tersebut bisa diselesaikan diera kepemimpinannya," ujar Musfar.

Terbaru, dampak dari kebijakan pengurangan nilai tunjangan kinerja. Belasan dokter spesialis RSUD Mukomuko memukul Pemkab dengan cara mogok kerja. Hebatnya, mereka kompak menutup aktivitas pelayanan polik klinik rumah sakit kebanggaan daerah tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, terang Musfar, juga sempat menjadi isu sunter di kalangan masyarakat. Seolah-olah kebijakan penurunan nilai jasa kerja para dokter spesialis itu dibawah kendali bupati dan wakil bupati sekarang. Sepengetahuan dirinya, kebijakan itu jauh sebelum bupati dan wakil bupati terpilih dilantik.

"Saran kita, masyarakat jangan mudah terbelenggu isu yang belum tentu jelas kebenarannya. Mari bersikap bijak, objektif dalam menilai. Mudah-mudahan ditangan bupati yang sekarang benar-benar mampu membawa perubahan sesuai dengan impian bersama,"  harapnya.

Yang perlu menjadi catatan, slogan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko yang sekarang adalah perubahan. Ada harapan besar bagi masyarakat Kabupaten Mukomuko untuk menuju kemajuan. Nanum untuk menggapai perubahan itu tidak lah mudah, perlu proses.

Demi negeri ini dan demi kepentingan bersama. Walaupun dalam serba keterbatasan, baik secara struktural akibat aturan enam bulan sejak dilantik tidak bisa mutasi, sehingga berdampak pada lambannya birokrasi dan serapan anggaran.

''Maka dari itu saya menyarankan kepada berbagai pihak untuk memberi waktu kepada bupati terpilih menyelesaikan satu persatu tugas negara yang diamanahkan kepadanya. Terutama, tumpuan dosa utang baik TPP maupun gaji honorer yang belum terbayar serta persoalan lain yang ditinggalkan oleh bupati periode sebelumnya,'' demikian Musfar. (nek)

Sumber: