Dewan: Keuangan Pemda Mukomuko Memprihatinkan

MUKOMUKO - Wakil Ketua II DPRD Mukomuko, Nopi Yanto, SH mengajak semua pemangku kepentingan turut mencermati kondisi yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mukomuko.

Sebagai gambaran, kondisi keuangan daerah cukup memprihatinkan. Kata Nopi Yanto, ketika terjadi pembiaran, daerah bisa bangkrut dan terancam gulung tikar. Dampak terburuk bagi daerah otonomi baru, ketika gagal bisa kembali digabungkan ke kabupaten induk. Hal ini disampaikan Waka II Nopi Yanto, SH ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/11/2020).

''Bukak-bukaan saja, biar publik dan pemangku kepentingan mengetahui bagaimana kondisi keuangan daerah. Dengan kondisi keuangan daerah yang sekarang,  daerah terancam gulung tikar,'' ungkap Nopi Yanto.

Dijelaskan Nopi Yanto, masyarakat jangan terlalu berharap pembangunan dapat direalisasikan secara merata di tahun 2021. Dampak daerah kurang cermat dalam pengelolaan keuangan, pemerintah pusat melakukan pengurangan jatah anggaran. Tahun depan Dana Alokasi Umum (DAU) dikurangi Rp 61 miliar dan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 42 miliar.

''Akibat ketidakmampuan mengelola keuangan secara baik, DAU dan DAK tahun 2021 dipangkas,'' imbuhnya.

Mencermati RAPBD tahun 2021 yang sedang dibahas dewan. Pendapatan daerah diestimasikan sebesar Rp 991 miliar. Sementara, kebutuhan anggaran belanja mencapai Rp 1,013  triliun. Artinya, daerah mengalami defisit sebesar Rp 22 miliar lebih.

''Pendapatan daerah diestimasikan sebesar Rp 991 miliar, sedangkan kebutuhan belanja lebih dari Rp 1 triliun. Angka Rp 991 miliar itu, pesimis tercapai. Secara rill, kemampuan pendapatan daerah hanya sekitar Rp 852 miliar,'' paparnya.

Adapun estimasi pendapatan daerah tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk belanja operasi. Seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan hibah sebesar Rp 580 miliar. Kemudian belanja modal Rp 229 miliar. Selain itu, belanja tidak terduga Rp 4 miliar dan belanja transfer bagi hasil dan dana bantuan keuangan Rp 198 miliar.

 ''Dari estimasi RAPBD itu, sebagian besar untuk belanja operasi. Di dalamnya termasuk dana BLUD sebesar Rp 28 miliar, BOS Rp 25 miliar dan Dana Desa Rp 122 miliar dan lainnya,'' demikian Nopi Yanto. (nek)

Sumber: