Anggaran Bertambah Rp 2,3 M, KPU Gandeng Gugus COVID-19
METRO – Dalam menyukseskan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mukomuko gandeng tim gugus tugas COVID-19. Tujuannya untuk memastikan setiap kegiatan menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran virus. Bahkan guna memastikan penetapan standari keselamatan COVID-19, KPU mendapat tambahan anggaran Rp 2,3 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya total dana Pilkada Mukomuko Rp 27,3 miliar, karena sebelumnya NPHD KPU dan Pemkab sebanyak Rp 25 miliar. Ditemui kemarin, Ketua KPU Irsyad Kamarudin mengakui tambahan anggaran dari APBN Rp 2,3 miliar sudah masuk dalam DPA KPU. Namun masih dalam proses penyusunan. Anggaran tambahan dari pusat ini, terkait dengan penerapan SOP COVID-19 dalam setiap kegiatan KPU dalam menyukseskan Pilkada di Mukomuko. ‘’Kita mengusulkan Rp 4 miliar lebih, namun dikabulkan Rp 2,3 miliar, dana ini khusus untuk penetapan SOP COVID-19 dalam setiap kegiatan KPU guna keselamatan bersama,’’ kata Irsyad. Lanjutnya, diantara penggunaan anggaran ini adalah untuk melaksanakan rapid tes bagi petugas. Bahkan pihaknya sudah koordinasi dengan rumah sakit untuk kerjasama pelaksanaan rapid tes sekitar 1.300an orang petugas. Selain itu juga untuk melengkapi alat pelindung diri standari bagi petugas, diantaranya masker, alat cuci tangan dan keperluan lain. Ia juga mengaku dalam menetapkan SOP kesehatan, KPU menggandeng tim gugus tugas COVID-19. ‘’Kami sudah bertemu direktur rumah sakit membahas rencana rapid tes, mereka siap memfasilitasi, terkait bisa belum final, perkiraannya Rp 350 ribu hingga Rp 400 per orang, nanti ditetapkan dalam kontrak. Kita juga segera menyiapkan masker dan sebagainya,’’ tutur Irsyad. Masih disampaikan Irsyad, tahapan sekarang adalah persiapan pemutakhiran data. Dimana kemarin berlangsung rapat sekaligus pelatihan aplikasi dengan pihak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Tujuannya supaya dalam penyusunan mata pilih pihak kecamatan dan desa bisa maksimal, ini juga akan mempercepat proses, karena tidak lagi numpuk di KPU. ‘’Persiapan terus dilakukan, pemutakhiran data merupakan salah satu inti dari tahapan, maka kita harus maksimalkan,’’ tutupnya.(jar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: