Merayakan Hari Pendidikan dari Pelosok Negeri

Bagi keluarga di daerah 3T, bantuan ini ibarat napas baru. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) misalnya, penyaluran dana ini sangat besar: Kabupaten Kupang menerima Rp37,2 miliar untuk 52.716 siswa; Manggarai Timur Rp30,7 miliar (45.359 siswa); dan Sumba Barat Daya Rp36,3 miliar (48.989 siswa). Di Maluku, Kabupaten Seram Bagian Barat juga menerima Rp18,6 miliar untuk 25.954 siswa. Bantuan yang langsung cair ke masyarakat ini memastikan bahwa masalah ekonomi tidak lagi mengubur cita-cita anak perbatasan.

Tentu saja, pendidikan yang baik tidak akan terwujud tanpa guru yang sejahtera. Kemendikdasmen juga memprioritaskan hal ini. Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-ASN menembus angka 103,01% dengan anggaran Rp12,1 triliun. Ada juga langkah berani dari kementerian untuk mentransfer tunjangan langsung ke rekening guru, supaya transparan dan bebas dari potongan liar. Selain itu, kualitas mengajar lebih dari 800 ribu guru terus ditingkatkan melalui program beasiswa S1/D4 dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Menuju Wajib Belajar 13 Tahun dan Apresiasi Masyarakat

Semua program yang langsung menyentuh masyarakat ini membawa hasil yang menggembirakan. Pada tahun 2025, jumlah anak usia 7-12 tahun yang bersekolah sudah mencapai 99,23%, dan untuk tingkat SMP/SMA naik tajam menjadi 89,53%. Pencapaian ini membuat pemerintah semakin yakin mengambil langkah lebih maju untuk berencana mengubah program wajib belajar 12 Tahun menjadi wajib belajar 13 Tahun. Mulai tahun 2026, bantuan PIP juga rencananya akan diperluas untuk anak-anak PAUD dan TK.

Kinerja yang banyak dilakukan dalam senyap namun berdampak besar ini ternyata diperhatikan dengan baik oleh masyarakat. Dari berbagai survei sepanjang tahun 2025 sampai awal 2026, Kemendikdasmen selalu masuk dalam daftar 10 besar kementerian berprestasi. Mulai dari survei Good Stats yang menyebutnya sebagai "10 Menteri Berkinerja Terbaik Versi Anak Muda", Indo Strategi dengan "10 Menteri dengan Kinerja Terbaik", sampai laporan Tajuk Nasional Q1 2026 yang menempatkan kementerian ini di posisi atas.

Gaya kepemimpinan Abdul Mu’ti yang minim drama politik namun kaya akan eksekusi nyata. Publik, terutama kelompok anak muda yang kritis, sangat menghargai cara kerja yang transparan dan to the point (nyata). Langkah berani seperti memangkas jalur birokrasi agar tunjangan guru langsung masuk ke rekening pribadi, hingga keberhasilan membagikan ratusan ribu perangkat digital dengan realisasi 100%, menjadi bukti bahwa kementerian ini tidak sekadar mengobral wacana. Kepercayaan publik lahir karena ada keselarasan yang utuh antara visi keadilan yang digaungkan pemerintah dengan tindakan nyata yang dirasakan di lapangan.

Pada akhirnya, evaluasi di momen Hardiknas kali ini seharusnya membuka mata kita semua. Kritik tentang pemerataan pendidikan tidak lagi dijawab pemerintah dengan janji, melainkan dengan bukti di lapangan. Ketika kita melihat daerah 3T hari ini, kita tidak sekadar melihat pinggiran negara yang terlupakan, tetapi kita sedang menyaksikan awal mula kebangkitan pendidikan Indonesia yang adil, bermutu, dan bisa dinikmati oleh semua anak bangsa.**

Sumber: