RADARMUKOMUKO.COM - Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2026 Di Mukomuko yang diikuti 37 desa diprediksi akan berjalan panas. Masing-masing calon dan pendukungnya bakal ngotot untuk memenangkan pemilihan.
Sebagai antisipasi pemerintah Kabupaten Mukomuko mempersiapkan antisipasi dengan memperketat aturan kampanye hingga pemilihan.
Selain itu Pemkab juga akan melibatkan pengamanan dan pengawasan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, serta pihak terkait lainnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mukomuko, Junaidi, SP, menegaskan bahwa sinergi dengan aparat penegak hukum dan keamanan menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas selama tahapan pilkades berlangsung.
Langkah ini diambil untuk menekan potensi konflik sekaligus menjamin proses demokrasi di tingkat desa berjalan tertib dan aman. Keterlibatan lintas sektor ini dinilai penting mengingat pilkades kerap memicu gesekan di tengah masyarakat jika tidak dikelola dengan baik.
BACA JUGA:Kuota Haji Mukomuko 2027 Diproyeksi Naik 367 Persen, Peluang Jemaah Berangkat Makin Besar
BACA JUGA:Summoners War Account Berkualitas Dibangun Lewat Monster, Rune, dan Strategi yang Tepat
"Tujuannya agar pelaksanaan pilkades di 37 desa ini benar-benar berjalan damai, lancar, dan aman, sehingga warga mendapatkan pemimpin terbaik untuk desanya," katanya.
Seluruh tahapan mulai dari pencalonan, kampanye, hingga pemungutan suara akan menjadi perhatian serius. Potensi konflik, terutama yang dipicu perbedaan pilihan, diantisipasi sejak dini dengan pendekatan pengawasan dan pengamanan terpadu.
Selain pengamanan, koordinasi juga dilakukan untuk memastikan aturan main dipatuhi seluruh pihak.
Panitia pilkades nantinya juga diminta bekerja profesional dan netral, sementara para calon kepala desa diingatkan untuk menjaga kondusivitas serta menghindari praktik-praktik yang melanggar aturan.
"Kami juga mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga situasi tetap kondusif. Warga diminta tidak mudah terprovokasi serta menghormati hasil pemilihan sebagai bagian dari proses demokrasi," ujarnya.
Dengan melibatkan berbagai unsur Forkopimda, pemerintah daerah berharap pilkades serentak 2026 tidak hanya berjalan aman, tetapi juga menghasilkan pemimpin desa yang legitimate dan diterima seluruh lapisan masyarakat.
“Ini bukan sekadar memilih kepala desa, tapi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di tingkat desa,” pungkasnya.