Opini oleh: An-Najmi Fikri Ramadhan
(Mahasiswa Doktoral Universiti Muhammadiyah Malaysia)
HARI PENDIDIKAN Nasional (Hardiknas) setiap tanggal 2 Mei, selalu menjadi momen untuk melihat kembali sejauh mana kemajuan pendidikan di Indonesia. Selama ini, Hardiknas mungkin lebih sering kita rayakan dalam bentuk seremonial atau upacara formal seperti di kota-kota besar. Namun, mari kita coba melihat momen ini dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari daerah pelosok atau tertinggal. Selain itu, salah satu hal yang paling sering disorot oleh masyarakat dalam konteks hak pendidikan adalah soal pemerataan pendidikan di daerah tertinggal.
Banyak kita dengar kritikan bahwa sekolah yang bagus dan fasilitas lengkap hanya terpusat di kota-kota besar, sementara daerah pelosok masih jauh tertinggal. Kritik ini sangat wajar, karena kita semua tentu menaruh harapan besar agar anak-anak Indonesia punya masa depan yang cerah, sekalipun di ujung perbatasan negara Indonesia.
Pentingnya Keadilan Pendidikan di Pelosok
Membicarakan pendidikan di Indonesia memang tidak bisa lepas dari kondisi wilayah kita yang sangat luas dan menantang. Selama puluhan tahun, daerah 3T sering kali hanya menjadi nomor sekian dalam pembangunan. Padahal, mendapat pendidikan yang baik adalah hak semua anak bangsa. Anak-anak yang tinggal di pesisir pulau terluar atau di pegunungan perbatasan negara, punya hak yang persis sama dengan anak-anak yang bersekolah di Jakarta atau Surabaya.
Kemendikdasmen di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sangat menyadari bahwa daerah perbatasan adalah wajah terdepan negara kita. Memajukan pendidikan di daerah 3T bukan sekadar janji manis, tapi cara paling nyata untuk membangun pertahanan negara yaitu dengan menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas dan tangguh.
Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan terbaik. Bahkan, saat meninjau langsung perbaikan sekolah, beliau berpesan bahwa fasilitas pendidikan menjadi salah satu core penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, karena itu perbaikan fasilitas sekolah harus terus dilakukan.
Kerja-Kerja Perbaikan Sekolah dan Fasilitas Digital
Semangat untuk bangkit ini dibuktikan pemerintah lewat angka dan kerja nyata. Di tahun 2025 ini, program perbaikan sekolah di 62 kabupaten daerah 3T sudah menggunakan anggaran lebih dari Rp1,38 triliun. Artinya, ada ribuan ruang kelas yang dulunya nyaris rubuh kini disulap menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa program revitalisasi pendidikan saat ini memang difokuskan untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T, sekolah yang terdampak bencana, serta bangunan yang mengalami kerusakan berat. Langkah nyata ini diambil semata-mata untuk memastikan bahwa seluruh peserta didik bisa mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak.
Perbaikan gedung juga dibarengi dengan kemajuan teknologi. Sekarang, sebanyak 288.865 sekolah sudah menerima bantuan perangkat digital, mulai dari papan tulis interaktif, laptop, sampai media penyimpanan. Hebatnya, target program ini berhasil dicapai 100%. Ini adalah langkah besar supaya anak-anak di daerah perbatasan tidak lagi tertinggal zaman dan bisa ikut menikmati kemudahan belajar lewat teknologi seperti anak-anak di kota besar.
Bantuan Pendidikan dan Kesejahteraan Guru
Gedung yang bagus dan laptop canggih tentu akan percuma kalau anak-anaknya terpaksa putus sekolah karena tidak ada biaya. Di sinilah Program Indonesia Pintar (PIP) hadir sebagai penyelamat. Pada tahun 2025, penyaluran PIP secara nasional menembus target hingga 102,18%, dengan total anggaran Rp13,4 triliun untuk 19 juta siswa dari SD sampai SMK.
Bagi keluarga di daerah 3T, bantuan ini ibarat napas baru. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) misalnya, penyaluran dana ini sangat besar: Kabupaten Kupang menerima Rp37,2 miliar untuk 52.716 siswa; Manggarai Timur Rp30,7 miliar (45.359 siswa); dan Sumba Barat Daya Rp36,3 miliar (48.989 siswa). Di Maluku, Kabupaten Seram Bagian Barat juga menerima Rp18,6 miliar untuk 25.954 siswa. Bantuan yang langsung cair ke masyarakat ini memastikan bahwa masalah ekonomi tidak lagi mengubur cita-cita anak perbatasan.