RADARMUKOMUKO.COM - Dalam beberapa tahun terakhir, Dana Bagi Hasil (DBH) sawit menjadi salah satu andalan pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk pembangunan infrastruktur. Apalagi setelah Dana Alokasi Khusus (DAK) diberhentik oleh pusat.
Namun persoalannya, untuk tahun 2026 ini DBH sawit untuk Mukomuko turun drastis dari tahun sebelumnya. Tahun 2023, Mukomuko mendapat jatah DBH sawit Rp 16 miliar.
Tahun anggaran 2024 mendapat Rp 14 miliar, 2025 dapat 5 miliar. Sementara di tahun 2026 ini, jatah DBH sawit untuk Mukomuko hanya Rp 3 miliar.
Kepala Dinas PUPR Mukomuko, Ir. Apriansyah,ST,MT mengakui tahun ini jatah DBH sawit untuk Mukomuko hanya Rp 3 miliar, jauh turun dari tahun sebelumnya.
Dengan turunnya pendapatan dari DBH, apalagi dana transfer DAK distop pusat, pemerintah daerah tidak leluasa lagi dalam pembangunan jalan.
"Sudah pasti bedampak terhadap rencana pembangunan kita, karena DBH sawit berkurang sangat jauh dari sebelumnya. Sedangkan dana transfer pusat seperti DAK juga dinolkan," kata Apriansyah.
Terkait penyebab turunnya jatah DBH sawit, Apriansyah mengaku belum mengetahui pasti penyebabnya.
Harusnya Mukomuko mendapat jatah paling besar, karena Mukomuko merupakan kabupaten penghasil sawit terbesar di Bengkulu.
Secara garis besar, ia melihat menurunan DBH ini dikarenakan beberapa hal, seperti ada perhitungan perolehan hasil produksi kelapa sawit yang tidak sesuai pembagiannya antara daerah satu dengan daerah lainnya.
Kemudian kemungkinan ada perubahan syarat pengajuan yang belum diketahui secara detail, karena memang tidak diberi tahukan sebagaimana mestinya.
Jika memang ada perubahan syarat pengajuan pasti akan diusahakan melengkapinya. Baik itu tata cara pengajuan, kemudian penyerapan anggarannya termasuk terkait lokasi yang dijadikan sasaran realisasi anggaran DBH.
"Selama ini saya melihat tidak ada masalah dalam penyerapan DBH sawit, semua sudah tervalidasi di pusat serta balai pelaksanaan jalan nasional, tidak ada kekurangan data sedikitpun dari Kabupaten Mukomuko, semuanya sudah kita sesuaikan," tutur Apriansyah.
Harapannya ekdepan ada audiensi dengan Kementerian Keuangan, agar bisa ditanyakan penyebab dari pengurangan anggaran DBH dari tahun ke tahun.
Kemudian harapannya bisa dijelaskan Cara-cara terbaru untuk mendapatkan DBH secara maksimal sehingga bisa disesuaikan. Harusnya porsi DBH sawit untuk Mukomuko lebih besar, karena menjadi daerah penghasil sawit terbanyak.
Anggaran DBH sawit dibagi dengan provinsi dan kabupaten tetangga. DBH sawit dari Mukomuko untuk provinsi 20 persen, untuk kabupaten tetangga yaitu Bengkulu Utara dan Pesisir Selatan masing-masing 20 persen, sementara Mukomuko mendapat 40 persen.