RADARMUKOMUKO.COM – Saat ini terdapat salah satu film yang tengah menjadi perbincangan hangat kalangan netizen Indonesia di berbagai platform media sosial.
Film yang berjudul DIRTY VOTE yang tayang di YouTube sejak 11 Februari lalu ini menampilkan tiga pakar hukum tata negara yang mengungkap apa yang mereka sebut sebagai kecurangan dalam proses pemilihan presiden tahun 2024.
Melansir dari berbagai sumber, sebelum film itu resmi dirilis di YouTube, salah satu tim kampanye menuding bahwa pembuatan film ini telah melakukan fitnah.
BACA JUGA:Tim Caleg Tongkrongi Pemilih di Depan TPS, Masih Berupaya Merayu Warga Yang Ngantri
BACA JUGA:Rekomendasi Film yang Cocok Ditonton Saat Valentine, Romantis dan Bikin Baper
Sehingga film ini pun menuai pro dan kontra sehingga kini masih terus menjadi perbincangan diiringi dengan jumlah view dari film yang sudah tembus hingga 6.7 juta penonton tersebut.
Perbincangan terkait dengan film tersebut hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Fillm ini merupakan film dokumenter yang digarap oleh Dandhy Dwi Laksono yang sebelumnya pernah menggarap sejumlah film dokumenter sepeti Sexy Killers, Pulau Plastik dan Barang Panas.
Meski termasuk dalam film dokumenter, namun film ini tidak dikemas dalam bentuk dokumenter, melainkan lebih ke acara jurnalistik yang statis dan merangkum berita dan data-data yang statistik, serta hasil riset, sehingga cukup membosankan bagi sejumlah orang.
Apalagi jika orang tersebut sulit untuk menerima informasi dengan baik.
Kemudian, film ini juga akan merangkum berita-berita yang ada di media sosial dan juga media online sehingga dapat membantu para penonton untuk mengejar ketertinggalannya dalam mencari informasi seputar politik.
BACA JUGA:Info Penghasilan Guru, Dana Tunjangan Guru di Mukomuko 2024 Naik, Juga Tersedia Tambahan Penghasilan
BACA JUGA:6 Sepatu Anak-Anak Harga Selangit, Ini Mereknya!
Tak hanya membahas tentang pelanggaran pilpres, DIRTY VOTE juga membahas tentang apakah kampanye yang dilakukan oleh para Paslon sesuai dengan aturan atau tidak.
Selain itu, film ini juga menunjukkan tentang bagaimana keterlibatan dan hubungan antara KPU, Bawaslu dalam menanggapi pelanggaran yang terjadi.