RADARMUKOMUKO.COM – Dibawah komando Gubernur Rohidin Mersyah, pemerintah Provinsi Bengkulu kembali raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah.
Rohidin langsung menerima penyerahan Opini WTP dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama V) BPK RI Selamet Kurniawan.
Saat itu Gubernur Bengkulu juga didampingi Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Jumat, 12 Mei 2023.
BACA JUGA:Dramatis, 10 Pemain Timnas Indonesia Taklukkan Vietnam 3 - 2
Atas penghargaan WTP ini, Rohidin Mersyah mengucapkan puji syukur atas diraihnya kembali opini WTP dari BPK RI yang ke-6 kalinya.
"Kita kembali mendapatkan opini WTP yang ke-6 kalinya," kata Gubernur Rohidin.
Walau demikian, Rohidin mengaku, masih ada catatan-catatan dari BPK Ri yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Sebagai pimpinan daerah, dirinya beserta jajaran berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh catatan yang diberikan oleh BPK RI, agar pengelolaan keuangan daerah Provinsi Bengkulu terus menjadi baik dan transparan.
BACA JUGA:Saldo Gratis Mengalir ke Akun DANA, Cara Ini Sudah Terbukti
“Saya katakan, terhadap masing-masing OPD yang ditemukan ada kerugian negara untuk segera dikembalikan dalam tempo 60 hari sejak diserahkan LHP dan kita sudah komitmen hal itu," tutunya dilansir dari Rakyat Bengkulu.
Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama V) BPK RI Selamet Kurniawan menyampaikan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2022, termasuk rencana aksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
BACA JUGA:Lowongan Kerja di 120 Perusahaan BUMN, Daftar Online dan Ini Syaratnya
“Maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," papar Selamet Kurniawan.
Dengan demikian, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK RI yang ke-6 kalinya.
"Prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan," tutupnya.*