Tidak hanya itu, persoalan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanggulangan bencana selama ini dinilai bikin ribet. Hingga menjadi kendala bagi pejabat pemerintah daerah untuk bertindak cepat dalam penanganan bencana alam. Kondisi ini diakui, Wabup berharap berkaitan dengan SOP penanggulangan bencana ini dikaji ulang.
‘’Memang harus ada SOP yang mengatur, harus siap setiap saat. Tidak harus menunggu yang ribet-ribet dulu. Akhirnya sudah banyak korban baru kita turun. Jangan sampai seperti itu lagi,’’ ujarnya.
Komitmen Stakeholder dalam Penanggulangan Bencana
Ketua DPRD Mukomuko, M. Ali Saftaini, SE mengungkapkan bahwa pada prinsipnya semua sepakat tidak menginginkan bencana alam terjadi di wilayah Kabupaten Mukomuko. Akan tetapi ketika bencana terjadi, pihaknya berkomitmen turut serta secara bersama dalam melakukan penanganan.
‘’Kita tidak berharap ada bencana, tetapi itu terjadi inshaallah secara bersama-sama siap untuk melakukan penanganan,’’ ucapnya.
Senada disampaikan Kapolres Mukomuko, AKBP, Naswanto, S.Ik., MH. Menurutnya, apel gabungan kesiapsiagaan penanggulangan bencana ini bagian dari momentum yang bagus untuk mengecek kesiapan kedepan.
‘’Dukungan dari Polres Mukomuko, selain personel kita siap membantu melalui sarana dan prasarana yang kita miliki,’’ tegasnya.
Komitmen penanganan bencana juga disampaikan oleh Dandim 0428/MM, Letkol CZi Rinaldo Rusdy, SIP. Sebagai saran, ia berharap kepada stakeholder untuk memperkuat SDM dalam hal percepatan penanggulangan bencana. Kata Dandim, fast respon (respon cepat) terhadap peristiwa bencana harus dipertajam. Sehingga semuanya dapat melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.
‘’Secara perlengkapan, saya rasa sudah siap. Cuma SDM-nya perlu diperkuat. Fast respon (respon cepat), semuanya harus paham, siapa dan bertindak apa,’’ pungkasnya. (nek)