PNS Tak Diizinkan Nyalon Kades

MUKOMUKO, radarmukomuko.com – Walau tidak ada larangan secara undang-undang, namun Bupati Mukomuko sudah memutuskan tidak akan memberi izin kepada PNS atau pegawai pemerintah, seperti P3K dan Honor kontrak mencalonkan diri pada Pilkades. Kepada camat, kepala dinas, kepala badan dan kantor selaku atasan pegawai diingatkan untuk tidak mengizinkan bawahannya mencalonkan diri. Informasinya sudah ada beberapa PNS yang mengajukan izin untuk mencalon kades. Ketua Pantia Pilkades Kabupaten Mukomuko yang juga asisten I Setdakab Mukomuko, Dr.Abdianto,SH,M.Si mengatakan dalam ketentuannya ASN bisa mencalonkan diri sebagai calon kades dengan syarat mendapat izin dari pemerintah. Namun dengan mempertimbangkan berbagai aspek, maka bupati sudah membuat keptutusan tidak mengizinkan seorang pegawai maju pada Pilkades kali ini. ‘’Sudah ditetapkan bupati, bahwa tidak mengizinkan PNS ataupun honorer yang digaji pemerintah maju pada Pilkades. Ini harus diperhatikan oleh setiap pejabat atasan langsung dari PNS,’’ kata Abdianto. Lanjutnya, petimbangan bupati, karena dengan majunya PNS sebagai calon kades, maka akan menyebabkan tugasnya selaku abdi negara terganggu. Kemudian saat ini pemerintah kekurangan tenaga PNS, terlihat dari banyaknya tenaga sukarela yang dipekerjakan di berbagai instansi. ‘’Kita masih kekurangan pegawai, maka banyak dibantu oleh TKS, majunya PNS sebagai kades, otomatis pegawai bisa berkurang,’’ tuturnya. Masih ditakannya, hingga kemarin sudah ada beberapa pengajuan permohonan izin dari pegawai untuk mencalonkan diri sebagai kades. Namun semuanya belum ada yang diizinkan dan kemungkinan tidak akan mendapat izin dari pemerintah. Yang mengeluarkan izin adalah bupati selaku pembina pegawai. ‘’Kebijakan bupati ini harus diikuti seluruh pejabat selaku atasan pegawai, jangan mengeluarkan izin, sebab yang berhak mengizinkan adalah bupati,’’ tegasnya. Terus terkait dengan tahapan Pilkades sendiri, Abdianto mengatakan sekarang tahap penerimaan berkas pencalonan, hampir di seluruh desa sudah ada yang mendaftar. Pada 26 maret nanti terakhir penerimaan pendaftaran. Calon minimal lima orang per desa dan maksimal lima orang. Jika kurang dari dua maka akan diperpanjang pendaftarannya dan jika melebihi dari lima, akan dilakukan seleksi tertulis. ‘’Proses penerimaan calon masih berlangsung di tingkat desa, sejauh ini tidak ada kendala, semua berjalan dengan baik,’’ tutupnya.(jar)