Kondisi Sulit, Gubernur Akui Pembangunan Nyendat

MUKOMUKO – Belakangan ini, pemerintah fokus pada pencegahan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Akibatnya hampir 50 persen anggaran terkuras, bukan saja anggaran untuk daerah, tapi juga anggaran desa diarahkan untuk penanggulangan pandemi, bersifat wajib. Kondisi ini menurut gubernur Bengkulu DR. H. Rohidin Mersyah, kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten tidak bisa melaksanakan pembangunan secara maksimal. Dikatakannya, kebijakan pemerintah pusat terkait keuangan sangat ketat, beberapa tahun ini anggaran daerah tidak maksimal diberikan, karena fokus pemerintah adalah penanganan Covid-19. Sementara APBD sekian persen juga diarahkan untuk penanggulangan pandemi di daerah. Maka keluhan bupati atas kondisi yang ada dapat dimaklumi, karena pembangunan itu butuh anggaran besar. ‘’Bupati menyampaikan dengan saya, sekarang sulit membagikan pembangunan karena anggaran kurang, kondisinya sama, provinsi mengalami hal yang serupa. Karena belakangan ini fokus pemerintah adalah penanggulangan Covid,’’ katanya. Lanjutnya, termasuk pemerintah desa, sebab 40 persen dana desa harus diprioritaskan untuk penanggulangan pandemi. Maka untuk sementara, masyarakat dapat memahami persoalan yang dihadapi pemerintah, sehingga banyak usulan pembangunan yang tertunda pelaksanaannya. ‘’Sampai ke pemerintah desa juga akan mengalami kesulitan, karena dana desa sekarang separuhnya untuk penanggulangan covid-19,’’ tuturnya. Bupati Mukomuko, H.Sapuan,SE,MM,Ak,CA,CPA juga mengatakan, dalam beberapa tahun ini, kondisi anggaran tidak stabil, karena terjadi refocusing untuk penanganan Covid-19. Namun pihaknya tetap berupa melaksanakan program pembangunan prioritas. Pada 2021 kemarin, ada beberapa titik pembangunan fisik dilaksanakan, namun semua dilakukan bertahan. ‘’Dengan kondisi keuangan yang ada, kita tetap upayakan bagaimana perbaikan infrastruktur bisa berjalan, sehingga kegiatan masyarakat bisa lancar,’’ tutupnya.(jar)