PGRI Minta Pemkab Batalkan Perumahan Honorer

MUKOMUKO – Pemerintah daerah serius dengan rencana merumahkan sebagian guru kontrak atau honor daerah (Honda). Hal ini dilihat dari persiapan, mulai dibentuknya tim Assesment terhadap tenaga pendidik dan non kependidikan yang tersebar di seluruh sekolah tingkat PAUD hingga SMP tersebut. Terkait dengan ini, PGRI Mukomuko meminta pemerintah mempertimbangkan kembali atau membatalkan rencana ini. Ketua PGRI Mukomuko, Rosita, S.Pd menyampaikan, bahwa sikap PGRI Mukomuko adalah tidak setuju dengan dirumahkannya guru non PNS ini. Ada beberapa alasan yang dikemukakan, diantaranya berdasarkan hasil pantauannya sebagian besar sekolah masih kekurangan guru. Kemudian menurutnya setiap tahun jumlah guru di Mukomuko terus berkurang, disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena memasuki usia pensiun, kemudian meninggal dunia dan belum lagi guru yang pindah ke luar daerah maupun menjadi pejabat atau PNS di instansi teknis lainnya. ‘’Sikap kami dari PGRI tidak setuju perumahan guru honorer, karena sebagian besar sekolah masih kekurangan guru, sementara setiap tahun terjadi pengurangan guru. Data yang dimiliki tahun 2021 ada 17 guru meninggal, belum lagi yang pensiun dan sebagainya. Contoh kemarin ada kabar duka salah seorang guru meninggal,’’ kata Rosita. Lanjutnya, dalam beberapa tahun ini tidak ada lagi penambahan guru PNS, karena tidak dilaksanakan tes, hanya ada pengangkatan 40 orang P3K dan itupun diambil dari guru honor yang sudah ada. Ia yakin juga banyak honorer di rumahkan, maka banyak sekolah yang bakal kewalahan karena kekurangan guru, sementara pemerintah menginginkan kualitas pendidikan semakin baik. ‘’Jadi harapan kami PGRI terhadap pemerintah daerah, kedepan guru honorer di Mukomuko tetap di pertahankan, semoga Pendidikan kita bisa maju dan bermutu,’’ tutupnya.(jar)