PGRI Klaim Seluruh Guru Honor Aktif

Guru PNS Numpuk di Sekolah Perkotaan

MUKOMUKO – Anggapan pemerintah, jumlah guru di Mukomuko sudah melebihi, menjadi tandatanya besar PGRI dan beberapa sekolah. Pasalnya di kebanyakan sekolah, terutama daerah pedesaan hingga pelosok, jumlah guru masih kurang. Faktanya ada sekolah yang hanya memiliki satu PNS, yaitu kepala sekolah, selebihnya honorer. Ada dugaan guru PNS numpuk di daerah perkotaan. Jumlah guru honor daerah saat ini mencapai 1.135 orang, dipastikan oleh PGRI seluruhnya aktif menjalankan tugas. Sedangkan guru PNS sekitar 1.500 orang dan diduga banyak numpuk di wilayah perkotaan, terutama kota Mukomuko dan kota kecamatan induk lainnya. Ketua PGRI Mukomuko, Rasita menyampaikan, berdasarkan data dan hasil pantauannya, seluruh tenaga honor yang terdata di Dapodik ini, aktif menjalankan tugasnya. Ia belum menerima laporan ada tenaga honda yang tidak aktif apalagi fiktif. Keberadaan honorer ini sangat menentukan kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah. Umumnya sekolah di desa-desa yang kita datangi, PNS nya tidak cukup. ‘’Yang terdata oleh kami, seluruhnya aktif, tidak ada honorer yang tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Merekalah andalam sekolah-sekolah di pedesaan, karena jumlah guru PNS tidak cukup. Mungkin kalau di sekolah sekitar kota, PNS nya berlebih,’’ kata Rosita. Lanjutnya, guru berbeda dengan pegawai instansi lain dalam menjalankan tugas, karena yang dihadapi bukan tumpukan data atau lembaran kertas, tapi menghadapi anak-anak dengan berbagai tipe. Kalau pegawai lain, masuk terlambat atau tidak masuk, dampaknya hanya pada pekerjaan tertunda, tapi kalau guru terlambat, apalagi tidak masuk, maka murid akan ribut dan mengganggu kelas lain. Apalagi untuk SD dan PAUD, jika guru tidak masuk, anak-anak bisa berserakan. ‘’Kami guru ini beda dengan pegawai kantor lain, terlambat saja masuk, anak-anak sudah ribut dan berserakan. Maka tidak mungkin ada guru Honda yang tidak aktif, karena penempatan dan tugas mereka jelas,’’ tuturnya. Masih disampaikannya, maka terkait rencana rasionalisasi oleh pemerintah, harus benar-benar dipertimbangkan dan dianalisis secara profesional. Lakukan pemerataan lebih dahulu terhadap PNS, jika memang selama ini PNS numpuk di kota. Seharusnya sebagai PNS, meski siap ditugaskan dimanapun, tidak boleh ingin mengajar dekat daerah yang sudah maju saja, akhirnya sekolah yang jauh dari perkotaan kekurangan guru. ‘’Itulah yang sering dikritik PGRI sejak dulu, pemerataan guru harusnya benar-benar dilakukan secara rasional, tidak bisa semua ingin di perkotaan saja. Maka untung ada honorer, kalau tidak sekolah di desa-desa tidak bisa bergerak,’’ tutupnya.(jar)