Kominfo Percepat Internet Desa

Manfaatkan Program Pusat dan Icon Plus PLN

MUKOMUKO – Seperti diketahui, pada mutasi kemarin, pejabat senior Drs.H.Bustari Maler,M.Hum mendapat job baru sebagai asisten II Setdakab Mukomuko. Selama menjabat Kadis Kominfo, Bustari dan jajarannya sudah membuka jalan menyukseskan salah satu program unggulan bupati, yaitu internet desa. Dimana dengan memanfaatkan program kementerian Kominfo dan kerjasama dengan PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) anak cabang PT PLN (Persero), program ini sudah mulai menampakkan wujud. Bustari mengatakan, untuk menyukseskan program bupati, pihaknya sudah membuat beberapa terobosan. Belum lama ini, Mukomuko sudah mendapat kuota untuk internet desa sebanyak 10 titik, melalui program Dirjen Bakti kementerian Diskominfo. Saat ini sedang tahap evaluasi desa penerimanya dan diutamakan desa paling jauh dari akses. Sudah ada dua desa yang dipastikan mendapat pemasangan internet yaitu Dajah Makmur dan Talang Baru di Kecamatan Malin Deman. ‘’Sesuai pengajuan kita ke Kementerian Komifo melalui Dirjen Bakti, Mukomuko saat ini mendapat 10 titik pemasangan internet. Perangkat internet ini menggunakan alat serupa parabola, sehingga walau belum ada jaringan Telokom tetap bisa. Kita targetkan lebih banyak lagi kuota bisa didapat, sehingga program internet desa tidak terlalu banyak menyedot APBD,’’ katanya Selain itu juga mereka sudah membangun komunikasi dengan PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) anak cabang PT PLN. Sebab ICON+ merupakan penyedia jaringan internet yang bisa menjangkau seluruh wilayah, sesuai dengan jaringan kabel PLN. Beda dengan Telkom, dimana kabel optiknya hanya melewati daerah jalur lintas, sehingga untuk desa yang berada jauh ke dalam, sulit dilakukan pemasangan perangkat internet. ‘’Jaringan ICON+ lebih luas, selagi ada tiang PLN, maka ICON+ bisa dikonekkan, maka kita sudah membangun komunkasi dengan perusahaan ini, demi menyukseskan program bapak bupati,’’ tegasnya. Tidak hanya itu, Bustari juga mengatakan, selama menjabat, ia telah memulai kembali penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government sehingga indek penilaiannya dari pusat sudah diangka 2,25 yang sebelumnya masih 1,67 indek. Program ini juga sesuai dengan harapan bupati penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.(jar)