Pansus RPJMD Alot, Banyak Catatan Dewan

MUKOMUKO – Saat ini pembahasan Raperda Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masih berlangsung ditingkat Pasus DPRD. Informasi terakhir pembahasan masih alot karena data rencana belanja program yang diajukan oleh Organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lima tahun masih data 2020. Selain itu dewan juga tidak menemukan poin fokus peningkatan Pendapatan Daerah (PAD), padahal bupati berulangkali menyampaikan program menggenjot PAD tersebut.

Ketua Pansus RPJMD, Armansyah,ST mengatakan Raperda ini merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah, maka dewan perlu menyandingkan antara isi draf Raperda dengan apa yang dijanjikan kepala daerah. Selain itu juga perlu menyesuaikan dengan program strategis berdasarkan karakteristik daerah dan agenda provinsi dan nasional dalam jangak lima tahun kedepan. Perda RPJMD sangat penting dan menentukan, karena akan menjadi pedoman penyusunan Renja daerah setiap tahun hingga 2026.

‘’Setiap BAB kita buka bersama dan pelajari secara seksama, ada beberapa catatan yang didapat. Kita perlu mengkaji Raperda ini secara serius dan teliti supaya agenda kedepan terarah dan juga dapat menyesuaikan dengan program strategis lain,’’ kata Armansyah.

Lanjutnya, salah satu yang cukup alot dibahas mengenai BAB II, masih banyak yang perlu diupdate, terkhususnya data dari masing-masing dinas. Masih banyak menggunakan data lama, padahal kondisi sudah berbeda dan keuangan daerah sekarang ini sulit diprediksi, apalagi pendapatan daerah masih mengandalkan dana transfer dari pusat.

‘’Data yang dari OPD mungkin banyak yang perlu di-update dengan kondisi yang sekarang, terutama berkaitan dengan pendapatan daerah yang sulit diprediksi,’’ tegasnya.

Waka I DPRD Mukomuko Nursalim yang juga adalah anggota Pansus RPJMD juga mengatakan hal serupa. Proses pembahasan belum selesai, karena ada beberapa bagian yang perlu dipertanyakan dan untuk perbaikan. Selain itu dewan juga perlu kejelasan terkait dengan program peningkatan PAD. Sebab salah satu unsur penting dalam pelaksanaan agenda daerah adalah keuangan, maka dipandang perlu menjadi salah satu fokus pemerintah daerah kedepan.

‘’Setelah semua bagian dibuka dan dikaji bersama, kita akan sampaikan secara rinci apa saja catatan yang perlu dipertimbangkan untuk memantapkan fokus daerah kedepan,’’ pungkasnya.(jar)