Harga TBS Mukomuko Ditentukan Bos Pabrik, Ketetapan Tim Pemprov Bengkulu Diabaikan
pabrik sawit-istimewa-
RADARMUKOMUKO.COM - Setiap saat, pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat tim penetapan harga tandan buah segar (TBS) sawit dengan melibatkan pemerintah kabupaten kota dan pihak perusahaan.
Namun, agaknya rapat yang rutin dilaksanakan 15 hari sekali atau minimal 1 bulan sekali ini, terkesan hanya menghabiskan anggaran atau biaya semata.
Pasalnya harga TBS yang berlaku di pabrik tetap berdasarkan kebijakan dari pimpinan atau bos perusahan dari kantor pusat, ketetapan pemerintah seolah diabaikan.
Buktinya saat ini, ketetapan tim pemerintah untuk harga TBS di wilayah Bengkulu, khususnya Mukomuko sekitar Rp 3.400 per-kg.
Sementara harga yang berlaku di pabrik saat ini jauh dibawah ketetapan tim pemerintah Bengkulu. Harga TBS tertinggi saat ini berdasarkan laporan dinas pertanian Mukomuko adalah Rp 2.920 per-Kg di PT SAP. Bahkan harga TBS sawit terendah di PT. SAPTA dan PT. USM, hanya Rp 2.780 per-Kg.
BACA JUGA:Polisi Sebut Pelaku Penusukan Warga Aur Cino Hingga Meninggal Sempat Mengkosumsi Miras
BACA JUGA:Harga Lahan Atau Kebun Sawit di Benteng dan Seluma Lebih Murah Dibanding Mukomuko
Untuk harga TBS di seluruh pabrik di Mukomuko saat ini yaitu, di PT. KSM Rp 2.870 per-Kg, PT. SSS Rp 2.880 per-Kg, PT. MMIL Rp 2.890 per-Kg, PT. KAS Rp 2.850 per-Kg, PT.MPRA Rp 2.910 per-kg, PT. DDP Rp Rp 2.910 per-kg, PT. GSS Rp 2.890 per-kg dan PT. BMK, Rp 2.900 per-Kg.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Hari Mustaman, SP., MP mengakui untuk harga TBS di Mukomuko dan umumnya di Provinsi Bengkuli masih dibawah ketetapan tim provinsi.
Bahkan dalam seminggu terakhir, harga TBS sempat mengalami penurunan beberapa kali dan kembali berangsur naik.
Penetapan harga TBS oleh pemerintah, melalui proses kajian dan penghitungan cukup matang dengan mempertimbangkan berbagai unsur. Seharusnya perusahaan bisa membeli buah petani dengan harga yang sudah disepakati bersama tersebut.
"Harusnya pihak pabrik membeli buah petani, minimal mendekati harga yang ditetapkan tim provinsi, karena dapatnya harga sesuai keputusan sudah melalui berbagai perhitungan yang tidak merugikan perusahaan," katanya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber: