Dinas Kominfo Harus Lakukan Penetrasi, Komunikasi Publik Pemerintah "Buruk"

Penulis : Irsyad

Direktur Oemah Demokrasi Mukomuko

DI ERA Modernisasi Digital saat ini yang di dukung oleh berbagai platform media sosial, kebebasan berpendapat, berekspresi baik dalam bentuk tulisan, audio visual maupun rekaman video terhadap keresahan publik serta pengharapan atas kerja nyata pemimpin adalah sebuah keniscayaan.

Belakangan ini penulis mengamati berbagai publikasi dan komentar-komentar terhadap publikasi tersebut di ruang-ruang media publik agak mengkhawatirkan bagi kebaikan tatanan bermasyarakat di kabupaten Mukomuko. Beragam dinamika tersebut seakan memberi kesan adanya polarisasi dan pembelahan opini di tengah masyarakat dan lebih parahnya lagi seakan residu kontestasi politik pasca pemilihan kepala daerah tidak kunjung usai.

Kondisi keuangan Negara yg saat ini sedang tidak baik baik saja mulai dr pemerintah pusat hingga pemerintah daerah memaksa pemimpin untuk berlari kencang di tengah tekanan fiskal yang terbatas dan ekspektasi tinggi dr rakyat, artinya di perlukan terobosan-terobosan yang luar biasa untuk melakukan semua itu.

Tentu setiap pemimpin punya cara masing-masing dalam bekerja untuk memenuhi harapan rakyat yang ia pimpin, kerja-kerja pemerintahan ini selain di tuntut efektif dan efisien tentu juga di tuntut untuk transparan, disinilah komunikasi dan publikasi di ruang publik harus memainkan perannya.

BACA JUGA:DPRD Provinsi Dapil Mukomuko Pertanyakan Perhatian Gubernur

BACA JUGA:Alasan Klasik Harga Karet di Indonesia Selalu Murah

Dalam pengamatan penulis, sesungguhnya semua ini berjalan normal, hanya saja kurang terintegrasi dengan baik sehingga menjadi diskursus liar di ruang publik. Hal ini terjadi di sebabkan munculnya berbagai akun-akun media sosial yang seakan berperan sebagai corong informasi pemerintah namun ketika mendapat respon publik berubah menjadi semacam perdebatan liar yg tidak substantif seakan ada polarisasi dukungan yang di duga merupakan residu politik yg tak kunjung usai, bahkan parahnya lagi sampai berujung pada sentimen personal yang sampai menembus ruang privasi.

Bagi penulis, keadaan ini tentu kurang baik bagi tatanan pemikiran dan peradaban suatu daerah, apalagi kabupaten mukomuko secara sosiologis masyarakatnya saling menghormati satu sama lain, saling sungkan menyungkani, saling asah, saling asih dan saling asuh terbukti dengan keragaman yang ada daerah ini tidak pernah terjadi gejolak sosial.

Dari catatan dan pengamatan ini, penulis berpendapat bahwa leading sektor pemerintah daerah yang menggawangi bidang komunikasi dan informasi harus mengambil langkah "Penetrasi" dalam menyikapi diskursus di ruang-ruang publik dengan segala kemampuan dan sumber daya yg dimiliki. Dinas Komunikasi dan informasi adalah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkompeten dan dapat mewakili pemerintah daerah kabupaten mukomuko secara resmi harus memainkan peran strategisnya agar kemudian pemerintah daerah bisa secara optimal menjalankan tugasnya di setiap lini dengan masing-masing perangkat fokus pada tupoksinya sehingga pada akhirnya menghasilkan sebuah karya pembangunan dan dapat memberikan kerja-kerja maksimal ditengah ekspektasi publik yang tinggi dan tekanan fiskal yang kuat.

Terakhir, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat dan di pandang sebagai sebuah pencerahan, bukan sebuah pertentangan. Semua rakyat Mukomuko tentu berharap pemerintah menjalankan amanah dengan istiqomah dan mampu memberikan pelayanan tebaik bagi seluruh rakyat kabupaten mukomuko.*

Sumber: