Lebaran Idul Fitri 1447 H 2026 di Indonesia Tidak Serentak, Ini Dasarnya

RADARMUKOMUKO.COM -  Langit senja di berbagai penjuru Indonesia pada akhir Ramadan 1447 Hijriah menghadirkan suasana yang tak sepenuhnya sama. Di sebagian wilayah, gema takbir telah lebih dulu berkumandang, mengiringi sukacita masyarakat yang menyambut Hari Raya Idul Fitri. 

Sementara di tempat lain, umat Muslim masih menuntaskan satu hari terakhir puasa dengan khidmat. Perbedaan ini bukan sekadar fenomena tahunan yang berulang, melainkan cerminan dari dinamika penetapan kalender Hijriah di Indonesia yang kaya akan pendekatan dan pemahaman.

 

Perbedaan penetapan Idul Fitri pada tahun 2026 ini kembali terjadi di antara organisasi keagamaan besar di Indonesia. Muhammadiyah, melalui metode hisab hakiki wujudul hilal, telah lebih dahulu menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada tanggal tertentu berdasarkan perhitungan astronomi yang pasti. 

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Agama bersama Nahdlatul Ulama dan sejumlah ormas lain menggunakan metode rukyatul hilal atau pengamatan langsung terhadap bulan sabit di ufuk barat setelah matahari terbenam, yang kemudian dikombinasikan dengan hisab sebagai pendukung.

 

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama, dalam keterangannya di Jakarta menjelang akhir Ramadan, menegaskan bahwa perbedaan ini memiliki dasar ilmiah dan syar’i yang kuat. 

“Penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia memang menggunakan dua pendekatan utama, yaitu hisab dan rukyat. Keduanya memiliki legitimasi dalam tradisi Islam dan telah dipraktikkan sejak lama,” ujarnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perbedaan bukanlah bentuk pertentangan, melainkan hasil dari metodologi yang berbeda.

 

Muhammadiyah sejak lama konsisten menggunakan metode hisab dengan kriteria wujudul hilal, yaitu penentuan awal bulan dilakukan ketika bulan sudah berada di atas ufuk, meskipun belum tentu terlihat secara kasat mata. 

Pendekatan ini memberikan kepastian kalender jauh hari sebelumnya, sehingga memudahkan perencanaan ibadah maupun aktivitas sosial masyarakat. Sementara itu, pemerintah bersama NU mengacu pada kriteria imkanur rukyat, yang mensyaratkan ketinggian dan elongasi tertentu agar hilal dapat terlihat secara empiris.

 

Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama menjelaskan bahwa rukyat tidak sekadar soal melihat bulan, tetapi juga menjaga kesinambungan tradisi yang telah diwariskan sejak masa Nabi Muhammad SAW. 

“Rukyat adalah praktik yang memiliki dimensi spiritual dan historis. Ini bukan hanya soal sains, tetapi juga tentang mengikuti jejak yang telah diajarkan,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi kini turut membantu proses rukyat, sehingga hasil pengamatan menjadi lebih akurat.

Sumber: