Efek Negatif Politik Adu Domba dalam Bernegara

RADARMUKOMUKO.COM - Pada setiap masa pergantian kekuasaan, suhu politik kerap meningkat. Narasi yang semula berisi gagasan dan visi perlahan berubah menjadi pertarungan emosi. Di titik inilah politik adu domba menemukan momentumnya. 

Ia hadir sebagai strategi lama yang terus berulang, memanfaatkan perbedaan identitas, pandangan, dan kepentingan untuk meraih dukungan. Dampaknya tidak selalu terasa seketika, tetapi perlahan menggerogoti fondasi kehidupan bernegara.

Politik adu domba merujuk pada praktik memecah belah masyarakat dengan sengaja, baik melalui isu suku, agama, ras, golongan, maupun afiliasi politik. 

Praktik ini sering muncul menjelang kontestasi politik, terutama pemilihan umum, ketika kompetisi kekuasaan berada pada titik paling sengit. Media sosial, ruang diskusi publik, hingga percakapan sehari-hari menjadi medan subur penyebaran narasi yang menajamkan perbedaan.

Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Ade Prasetyo, politik adu domba bukan sekadar strategi komunikasi yang agresif, melainkan bentuk manipulasi sosial. “Ketika masyarakat diposisikan sebagai lawan satu sama lain, rasionalitas publik melemah. 

Pilihan politik tidak lagi didasarkan pada program, tetapi pada rasa takut dan kebencian,” ujarnya dalam sebuah diskusi kebangsaan di Jakarta.

Efek paling nyata dari politik adu domba adalah terkikisnya kohesi sosial. Masyarakat yang sebelumnya hidup berdampingan mulai saling mencurigai. Perbedaan pilihan politik merembes ke ruang privat, memecah pertemanan, bahkan hubungan keluarga. 

Dalam jangka panjang, situasi ini menciptakan polarisasi yang sulit dipulihkan. Negara yang seharusnya berdiri di atas semangat persatuan justru terjebak dalam fragmentasi sosial.

Dampak berikutnya terasa pada kualitas demokrasi. Demokrasi idealnya memberi ruang bagi pertarungan gagasan secara sehat. Namun, politik adu domba menggeser fokus dari substansi ke sentimen. 

Debat publik dipenuhi serangan personal dan narasi eksklusif. “Ketika politik identitas digunakan secara berlebihan, demokrasi kehilangan rohnya sebagai sarana mencapai kebaikan bersama,” kata Dr. Ade. Akibatnya, kebijakan yang lahir sering kali tidak mencerminkan kebutuhan publik, melainkan hasil kompromi dari konflik yang sengaja dipelihara.

Stabilitas nasional juga ikut terancam. Sejarah menunjukkan bahwa konflik horizontal kerap diawali oleh retorika yang memecah belah. Isu yang awalnya bersifat simbolik dapat berubah menjadi ketegangan nyata di lapangan. 

Aparat keamanan dipaksa bekerja ekstra untuk meredam gesekan sosial, sementara energi negara terkuras untuk menangani konflik yang seharusnya bisa dicegah. Dalam konteks ini, politik adu domba menjadi beban serius bagi tata kelola negara.

Dari sisi ekonomi, dampaknya tidak kalah signifikan. Ketidakstabilan sosial dan politik menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha. Investor cenderung menahan diri ketika melihat masyarakat terbelah dan kepercayaan publik terhadap institusi negara melemah. 

Perekonomian yang seharusnya tumbuh justru tersendat. Masyarakat luas akhirnya menanggung akibatnya melalui berkurangnya lapangan kerja dan melambatnya pembangunan.

Sumber: